MALANG – Dalam upaya mempersiapkan pengamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di aula Mapolres Malang pada Kamis (21/11/2024). Rakor ini berfokus pada pengawalan distribusi logistik dan pengamanan jalannya proses pemungutan suara.
Hadir dalam rapat tersebut Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jajaran Kodim 0818 Malang-Batu, Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jatim, serta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dari seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Dalam sambutannya, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektoral untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar. Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan seluruh wilayah Indonesia secara serentak.
“Sinergi antarinstansi sangat diperlukan, terutama dalam distribusi logistik dan pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Rakor ini bertujuan untuk mematangkan koordinasi agar setiap tahapan Pilkada, dari distribusi logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara, berjalan tanpa hambatan,” ujar Kapolres.
Ia juga menyoroti perlunya kedisiplinan dalam pendistribusian logistik, mengingat pengalaman Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa jadwal yang tidak teratur dapat menyebabkan kelelahan bagi petugas pengamanan.
“Kedisiplinan waktu sangat krusial. Jika logistik terlambat sampai, bukan hanya memengaruhi kelancaran proses Pilkada, tetapi juga membebani petugas yang berjaga,” tambahnya.
Kapolres Malang juga menekankan pentingnya memetakan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, terutama TPS yang berada di daerah terpencil atau rawan bencana. Dalam hal ini, ia meminta dukungan dari Kodim 0818 untuk membantu mengantisipasi kendala geografis dan cuaca buruk yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.
“Kita perlu antisipasi sejak dini, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kondisi cuaca juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan,” imbuhnya.
Dalam Rakor tersebut, Polres Malang juga memaparkan rencana penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan, termasuk bencana alam. Sistem ini diharapkan dapat memitigasi risiko dan mencegah terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
“Early warning system menjadi langkah penting untuk mengantisipasi segala potensi gangguan, sehingga keselamatan warga dan kelancaran Pilkada tetap terjamin,” jelas AKBP Putu.
Menutup sambutannya, Kapolres Malang menyampaikan harapan agar Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Malang berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Mudah-mudahan Kabupaten Malang tetap kondusif, tidak hanya menjelang dan saat Pilkada, tetapi juga seterusnya,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk menciptakan koordinasi yang maksimal antara seluruh pihak terkait, demi kesuksesan Pilkada Serentak 2024.
